Workshop KOTAKU Kabupaten Poso Tahun 2019
Posisi Poso yang terletak di tengah
menjadikan kabupaten ini dilalui oleh Jalan Nasional Trans Sulawesi yang merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar
provinsi di pulau Sulawesi;
Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Ini menjadi
potensi bagi daerah untuk mengembangkan konsep destinasi wisata di Poso Kota. Selain
dapat memicu peningkatan penghasilan warga melalui perdagangan dan jasa,
pengembangan kawasan destinasi wisata juga menjadi stimulasi untuk membangun
kesadaran warga untuk berprilaku hidup bersih dan sehat. Demikian disampaikan
Wakil Bupati Poso, Syamsuri saat membuka kegiatan Workshop Kota Tanpa Kumuh
Kabupaten Poso.
Wakil Bupati yang telah menjabat sejak tahun 2016 ini
melanjutkan, melalui Program Kotaku, Pemerintah Kabupaten mendapat peluang
untuk merubah wajah kawasan yang sebelumnya kumuh menjadi berih dan tertata
rapi. Mengingat salah satu misi Pemerintah Kabupaten adalah meningkatkan prasarana dasar untuk mengatasi berbagai
masalah perkotaan berpedoman pada arahan tata ruang dan kelestarian lingkungan.
Ia mengatakan, misi ini tentu bersinergi dengan Program Kotaku dalam mengatasi
permasalahan infrastruktur dasar seperti sanitasi, pembuangan air limbah dan
air minum. Olehnya, tim penyusun agar segera merampungkan dokumen RP2KPKP yang
memuat roadmap pengurangan kumuh di Kabupaten Poso.
Sebagai daerah dengan kawasan pesisir dan dilintasi
sungai, Poso menjadi rawan kumuh. Ada banyak kasus kesehatan yang harus
diantisipasi; diare dan demam berdarah. Padahal Pelabuhan Poso udah mulai ramai
pengunjung, apalagi dengan adanya Kapal Tol Laut yang melintasi
Bitung-Parigi-Poso-Ampana Mantangisi-Pagimana-Bitung. Sayangnya sekarang
pelabuhan kondisinya kumuh, banyak bangunan tua, sampah dan rumput sehingga
perlu pembenahan.
Pemerintah Kabupaten Poso pun saat ini tengah giat mengkampanyekan
prilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi, saat ini Kabupaten Poso tengah bersiap
untuk menyongsong Adipura. Pengurus BKM Wicaksono Kelurahan Gebangrejo,
Sondong, mengusulkan agar dibentuk Brigsam (Brigadir Sampah) yang akan bertugas
untuk mengawal kegiatan kebersihan di kawasan pesisir pantai dan sungai. Merespon
hal ini Bappelitbangda Kab. Poso, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Poso dan OPD
terkait akan mendiskusikan secara lebih teknis terkait usulan ini.
Saat pemaparan materi strategi kolaborasi, Erik
Tomasoa, anggota Pokja PKP menyampaikan bahwa dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Poso telah dituangkan rencana kolaborasi oleh perangkat daerah; BSPS Provinsi,
DAK Perumahan, PUPR, DLH, Kesehatan, CSR (BUMN, BUMD, CSR). Ia menegaskan, yang
perlu dilakukan adalah memastikan realisasi usulan kegiatan tersebut
terlaksana, membawa perubahan wajah kawasan dan berdampak pada pengurangan
kumuh. Begitu juga dengan dana alokasi kelurahan, Lurah diminta untuk
mengidentifikasi lokasi kumuh di wilayah masing-masing agar diintervensi
menggunakan dana tersebut.
Workshop ini dilaksanakan pada Selasa (15/10) di Hotel
Ancyra Poso dengan dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Poso, Unsur DPRD,
Perangkat Daerah, Satker PIP, Unsur Perguruan Tinggi, Pokja PKP, Unsur Media,
Aparat Kecamatan, Aparat Kelurahan dan Pengurus BKM. Di sesi diskusi terkait
strategi pelaksanaan skala Kawasan, ada sejumlah masukan dari peserta. Berbagai
masukan ini akan dibahas secara lebih teknis untuk dituangkan ke dalam dokumen
RP2KPKP.
(PUPR Poso-CK)
